15 CPNS Pemalsu Dokumen Hanya Dihukum Ringan

Kasus pelanggaran kode etik pegawai tidak hanya terjadi pada PNS. Yang masih berstatus Calon PNS (CPNS) pun melakukan hal serupa. Ini terungkap dalam sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Menurut Karo Hukum dan Humas KemenPAN-RB Muhammad Imanuddin, kasus pelanggaran yang dilakukan 15 CPNS terjadi di salah satu instansi. Ironisnya para CPNS ini rata-rata berusia muda, kurang dari 30 tahun. "Mereka melakukan pelanggaran, mengopy, mengganti, menyebarkan soal kepada peserta pelatihan." ungkap Imanuddin.

Terhadap kasus tersebut, lanjutnya, pejabat pembina kepegawaian (PPK) pada instansi tempat CPNS itu bekerja sebenarnya mengusulkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai CPNS. Namun hasil putusan sidang BAPEK diperingan."Ada yang diperingan menjadi pernyataan tidak puas secara tertulis, ada juga yang diperingan menjadi teguran tertulis," ucapnya. Ia menambahkan, pemberian sanksi bagi CPNS ini menjadi pelajaran untuk yang lain agar jangan berani melanggar kode etik kepegawaian."Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau tidak berubah juga, bisa jadi usulan PPK disetujui BAPEK," tandas Imanuddin.

Sumber: menpan.go.id

Baca Selengkapnya...

Pengangkatan Honorer menjadi CPNS adalah Kompromi Politik

Pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS merupakan hasil kompromi antara kualitas dan politik. Hal ini berbeda dengan honorer K1 yang lebih merupakan kompromi politik, sehingga diangkat menjadi CPNS tanpa melalui tes. "Honorer tertinggal diangkat CPNS itu karena kuatnya kompromi politik dan kualitas," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar.

Kuatnya unsur politik ini, lanjutnya, membuat honorer tertinggal kategori satu (K1) bisa mulus jadi CPNS tanpa tes. Meskipun untuk diangkat CPNS melalui serangkaian pemeriksaan berkas yang ketat. Berbeda dengan honorer K2, pemerintah mengambil sikap hati-hati dengan melaksanakan tes tertulis maupun kompetensi bidang. "Yang K1 sudah mulus tanpa tes, nah K2 kita harus ekstra hati-hati dengan mengutamakan kualitas".

Kalau tidak memenuhi nilai ambang batang (passing grade), honorernya tidak diangkat CPNS," terangnya. Walaupun dalam pengadaan CPNS dari honorer K2 diutamakan kualitas, namun menurut Azwar, tingkat kesulitan soalnya tidak sebanding dengan pelamar umum. Ini mengingat banyak honorer K2 yang berkompetensi di bawah rata-rata.

Jika dipaksakan, sudah pasti banyak yang tidak lolos. "Saya sudah melihat data honorer K2 yang rata-rata pendidikannya didominasi lulusan SMA ke bawah. Karena itu, kuota honorer K2 sudah saya patok maksimal 30 persen," tandasnya.

Sumber: menpan.go.id

Baca Selengkapnya...

Tak Adil, Soal Tes Honorer K2 Lebih Gampang dari Pelamar Umum

Pelaksanaan tes honorer kategori dua (K2) untuk bisa diangkat menjadi CPNS, akan digelar awal September mendatang. Sementara, untuk tes seleksi CPNS jalur umum, digelar Oktober. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar memastikan, bobot soal tes untuk honorer K2 akan lebih enteng dibanding soal tes untuk jalur umum.

Alasannya, menurut menteri asal Aceh itu, latar belakang pendidikan sebagian besar honorer K2, masih tergolong rendah. Hanya sedikit saja yang sudah sarjana. Jika bobot soal disamakan dengan soal jalur umum, maka dipastikan banyak yang gagal mencapai nilai ambang batang (passing grade), sebagai syarat utama bisa diangkat menjadi CPNS."Saya sudah melihat data honorer K2 yang rata-rata pendidikannya didominasi lulusan SMA ke bawah," ujar Azwar Abubakar di Jakarta, kemarin.

Nah, karena mayoritas pendidikan SMA, maka kuota CPNS dari honorer K2 dibatasi. "Kuota honorer K2 sudah saya patok maksimal 30 persen," tandasnya.Dia menjelaskan, mekanisme pengangkatan honorer K1 memang beda dengan K2. Untuk K1, katanya, lebih merupakan kompromi politik, sehingga langsung diangkat menjadi CPNS begitu saja, tanpa tes. Nah, untuk honorer K2, lanjut Azwar, merupakan kompromi kualitas dan politik.

Artinya, meski pemerintah menuruti desakan agar honorer K2 diangkat sebagai PNS, tapi itu dilakukan secara selektif, yakni melalui tes dan tes kompetensi bidang."Yang K1 sudah mulus tanpa tes, nah K2 kita harus ekstra hati-hati dengan mengutamakan kualitas. Kalau tidak memenuhi nilai ambang batang (passing grade), honorernya tidak diangkat CPNS," terangnya.

Sumber: menpan.go.id

Baca Selengkapnya...

Gunakan CAT, BKN Ciptakan Obyektivitas Tes Kepegawaian

Sebagai metode tes berbasis komputer, Computer Assisted Test (CAT) adalah solusi teruji yang disajikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam seleksi penerimaan dan penempatan pegawai secara obyektif, transparan, serta jujur. Hal ini dikarenakan masing-masing peserta tes mengerjakan soal ujian yang berbeda dan dapat seketika mengetahui hasilnya setelah pelaksanaan ujian usai. Informasi ini diberikan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS Aris Windiyanto. Selain itu tes dengan metode ini tepat guna menempatkan pegawai berdasarkan sistem meritokrasi (prestasi).

CAT telah terbukti secara meyakinkan dalam aspek obyektivitas dan transparansi pelaksanaan tes bagi para pesertanya. Hal ini antara lain terbukti dengan pemanfaatan CAT untuk tes Calon Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM) yang dilaksanakan pada April dan Mei yang lalu. Selain itu pihak Kenkum HAM juga menggandeng BKN untuk melaksanakan CAT dalam proses promosi dan mutasi bagi para pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Kemenkum HAM melalui kegiatan tes karakteristik pribadi.

Porman Simatupang selaku Kepala Sub Bidang Standardisasi dan Prosedur Rekrutmen pada Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS menjelaskan bahwa cara menjawab dalam metode CAT ini amat mudah, yakni dengan mengklik (memilih) jawaban soal dengan mouse yang disediakan. Dengan demikian, tidak diperlukan lembar jawaban komputer (LJK) dan pensil khusus untuk komputer. “Para peserta mengerjakan 100 soal dalam waktu 60 menit, dengan skor minimal 100 dan nilai maksimal 500.” terangnya. Skor dan hasil tes pun juga dapat langsung diketahui sesaat setelah selesai mengerjakan semua soal yang akan muncul pada layar komputer. Di samping itu, hasil tes tidak dapat diubah-ubah.

Sumber: bkn.go.id

Baca Selengkapnya...

290 Instansi akan Rekrut CPNS Pelamar Umum

Kabar gembira untuk para pemburu kursi CPNS. Tahun ini sebanyak 290 instansi pemerintah akan menggelar seleksi CPNS dari jalur pelamar umum. Pengumuman lowongan dijadwalkan akan dilakukan sehabis lebaran, atau sekitar minggu ketiga-keempat bulan Agustus 2013, yang dilanjutkan dengan pendaftaran.

Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, untuk seleksi CPNS pelamar umum ini direncanakan menggunakan sistemcomputer assisted computer (CAT), yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Pelaksanaan tes akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November,” ujarnya saat memberikan arahan pada Rapat Panitia Pengadaan CPNS Nasional Tahun 2013.

Kepala BKN Eko Soetrisno dalam kesempatan itu mengungkapkan, saat ini di kantor pusat BKN tersedia 2 CAT station dengnan kapasitas 140 komputer. Sedangkan di daerah tersedia 600 komputer yang tersebar di 12 kantor regional (kanreg), masing-masing 50 komputer. Keduabelas Kanreg dimaksud adalah Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Manado, Pekanbaru, dan Jayapura (dalam proses).

“CAT memang tidak didesain untuk pelaksanaan tes secara massal dan masif,” ujar Eko menambahkan. Sebagai contoh, instansi yang memiliki 100 unit personal computer (PC), dapat melaksanakan tes dengan sistem CAT bagi 500 orang setiap hari (5 sesi) atau 3.000 peserta dalam seminggu (6 hari kerja).

Sebanyak 29 kementerian dan 36 lembaga akan melakukan seleksi CPNS yang tahun 2013 ini formasinya ditetapkan sebanyak 20.000. Sedangkan pemerintah daerah yang mendapatkan tambahan formasi CPNS 40 ribu dari jalur umum, sebanyak 225, terdiri dari 33 pemerintah provinsi dan 192 kabupaten/kota.

Inilah instansi pemerintah yang akan membuka lowongan CPNS dari jalur umum tahun 2013:

No.	Kementerian/Lembaga
1	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
2	Kementerian Koordinator Bidang Kesra
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4	Kementerian Dalam Negeri
5	Kementerian Luar Negeri
6	Kementerian Pertahanan
7	Kementerian Hukum dan HAM
8	Kementerian Keuangan
9	Kementerian ESDM
10	Kementerian Perindustrian
11	Kementerian Perdagangan
12	Kementerian Pertanian
13	Kementerian Kehutanan
14	Kementerian Perhubungan
15	Kementerian Kelautan dan Perikanan
16	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Kementerian Kesehatan
18	Kementerian Pekerjaan Umum
19	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
20	Kementerian Sosial
21	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
22	Kementerian Lingkungan Hidup
23	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
25	Kementerian PANRB
26	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
27	Kementerian Perumahan Rakyat
28	Kementerian Pemuda dan Olahraga
29	Kementerian Sekretariat Negara
	Lembaga
30	Arsip Nasional RI (ANRI)
31	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
32	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
33	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
34	Badan Pusat Statistik (BPS)
35	Badan Inteljen Negara (BIN)
36	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
37	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
38	Badan Informasi Geospasial (BIG)
39	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
40	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
41	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
42	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
43	Badan Pertanahan Nasional (BPN)
44	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
45	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
46	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
47	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
48	Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
49	Badan SAR Nasional
50	Badan Narkotika Nasional (BNN)
51	Badan Standarisasi Nasional (BSN)
52	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
53	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
54	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT)
55	Kejaksaan Agung
56	Sekretariat Kabinet
57	Sekretariat Jenderal BPK
58	Sekretariat Jenderal DPR
59	Sekretariat Mahkamah Agung
60	Sekretariat Mahkamah Konstitusi
61	Sekretariat Komisi Yudisial
62	Sekretariat Komisi Nasional HAM
63	Sekretariat KPU
64	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)
65	PPATK
	Pemerintah Daerah
1	Provinsi NAD
2	Kab. Gayo Lues
3	Kab. Aceh Barat Daya
4	Kab. Aceh Selatan
5	Kab. Aceh Singkil
6	Kab. Aceh Tamiang
7	Kab. Aceh Tenggara
8	Kab. Pidie Jaya
9	Provinsi Sumatera Utara
10	Kab. Batu Bara
11	Kab. Nias
12	Kab. Nias Barat
13	Kab. Nias Selatan
14	Kab. Nias Utara
15	Kab. Padang Lawas
16	Kab. Padang Lawas Utara
17	Kab. Deli Serdang
18	Kab. Labuhan Batu Utara
19	Kab. Tapanuli Tengah
20	Kab. Tapanuli Utara
21	Kab. Sibolga
22	Provinsi Sumatera Barat
23	Kab. Kepulauan Mentawai
24	Kab. Solok Selatan
25	Kab. Pasaman
26	Kota Padang Panjang
27	Kab. Indragiri Hilir
28	Kab. Kepulauan Meranti
29	Kab. Kuantan Singingi
30	Kab. Pelalawan
31	Kab. Rokan Hilir
32	Kab. Siak
33	Kota Pekanbaru
34	Kab. Batanghari
35	Kab. Kerinci
36	Kab. Sarolangun
37	Kab. Tebo
38	Kota Sungai Penuh
39	Kab. Bungo
40	Kab. Banyuasin
41	Kab. Muara Enim
42	Kab. Musi Banyuasin
43	Kab. Musi Rawas
44	Kab. Ogan Ilir
45	Kab. Ogan Komering Ilir
46	Kab. Ogan Komering Ulu
47	Kota Pagar Alam
48	Kota Prabumulih
49	Kab. Lahat
50	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
51	Kota Lubuk Linggau
52	Provinsi Bangka Belitung
53	Kab. Bangka Barat
54	Kab. Bangka Selatan
55	Kab. Bangka Tengah
56	Kab. Belitung
57	Kab. Belitung Timur
58	Kab. Bangka
59	Provinsi Bengkulu
60	Kab. Bengkulu Tengah
61	Kab. Kepahiang
62	Kab. Lebong
63	Kab. Rejang Lebong
64	Kab. Seluma
65	Provinsi Lampung
66	Kab. Mesuji
67	Kab. Pesisir Barat
68	Kab. Pesawaran
69	Kab. Tanggamus
70	Kab. Way Kanan
71	Kab. Metro
72	Kab. Kep. Anambas
73	Kab. Lingga
74	Kab. Natuna
75	Provinsi DKI Jakarta
76	Kab. Bogor
77	Kota Bandung
78	Kota Depok
79	Kota Bogor
80	Kota Tangerang Selatan
81	Kota Serang
82	Kota Cilegon
83	Kab. Cilacap
84	Kab. Kedal
85	Kab. Kudus
86	Kab. Purblingga
87	Kab. Semarang
88	Kab. Wonosobo
89	Kota Magelang
90	Kota Pekalongan
91	Kota Salatiga
92	Kota Semarang
93	Kota Surakarta
94	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
95	Kab. Jember
96	Kab. Sidoarjo
97	Kota Mojokerto
98	Kota Surabaya
99	Kab. Mojokerto
100	Kab. Pamekasan
101	Kab. Tuban
102	Kota Blitar
103	Kota Kediri
104	Kota Malang
105	Kota Probolinggo
106	Provinsi Kalimantan Tengah
107	Kab. Barito
108	Kab. Katingan
109	Kab. Lamandau
110	Kab. Pulang Pisau
111	Kab. Barito Timur
112	Kab. Kotawaringin Timur
113	Provinsi Kalimantan Barat
114	Kab. Kapuas Hulu
115	Kab. Kayong Utara
116	Kab. Ketapang
117	Kab. Kubu Raya
118	Kab. Landak
119	Kab. Melawai
120	Kab. Sanggau
121	Kab. Sekadau
122	Kab. Sintang
123	Kab. Pontianak
124	Kab. Sambas
125	Kota Pontianak
126	Kota Singkawang
127	Provinsi Kalimantan Selatan
128	Kab. Balangan
129	Kab. Kota Baru
130	Kab. Tabalong
131	Kab. Tanah Bumbu
132	Kab. Tapin
133	Kab. Banjar
134	Kab. Barito Kuala
135	Kab. Hulu Sungai Tengah
136	Kab. Hulu Sungai Utara
137	Kota Banjar Baru
138	Kota Banjarmasin
139	Kab. Bulungan
140	Kab. Kutai Barat
141	Kab. Kutai Timur
142	Kab. Malinau
143	Kab. Nunukan
144	Kab. Paser
145	Kab. Penajam Paser Utara
146	Kab. Tana Tidung
147	Kota Bontang
148	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
149	Kab. Bolaang Mongondow Timur
150	Kab. Bolaang Mongondow Utara
151	Kab. Kepulauan Siau Togulandang Biaro
152	Kab. Minahasa Tenggara
153	Kab. Bolaang Mangondow
154	Kota Tomohon
155	Kab. Gorontalo Utara
156	Kab. Pohuwato
157	Provinsi Sulawesi Selatan
158	Kab. Luwu Timur
159	Kab. Bantaeng
160	Kab. Enrekang
161	Kab. Pinrang
162	Kab. Toraja Utara
163	Kota Pare Pare
164	Provinsi Sulawesi Tengah
165	Kab. Tojo Una-Una
166	Kab. Bombana
167	Kab. Buton Utara
168	Kab. Kolaka Utara
169	Kab. Konawe Utara
170	Kab. Wakatobi
171	Provinsi Sulawesi Barat
172	Kab. Jembrana
173	Kab. Karangasem
174	Kota Denpasar
175	Provinsi Nusa Tenggara Barat
176	Kab. Lombok Utara
177	Kab. Sumbawa Barat
178	Provinsi Nusa Tenggara Timur
179	Kab. Mangarai Barat
180	Kab. Manggarai Timur
181	Kab. Sabu Raijua
182	Kab. Sumba Barat
183	Kab. Sumba Barat Daya
184	Kab. Sumba Tengah
185	Kab. Ende
186	Kab. Flores Timur
187	Kab. Manggarai
188	Kab. Nagekeo
189	Kab. Rote Ndao
190	Kab. Sikka
191	Kab. Timor Tengah Utara
192	Provinsi Maluku
193	Kab. Buru Selatan
194	Kab. Maluku Barat Daya
195	Kab. Maluku Tenggara
196	Kota Tual
197	Kab. Maluku Tenggara Barat
198	Kab. Seram Bagian Barat
199	Provinsi Maluku Utara
200	Kab. Halmahera Tengah
201	Kab. Halmahera Timur
202	Kab. Pulau Morotai
203	Kab. Halmahera Barat
204	Kota Ternate
205	Kota Tidore Kepulauan
206	Kab. Asmat
207	Kab. Deiyai
208	Kab. Dogiyai
209	Kab. Intan Jaya
210	Kab. Jayawijaya
211	Kab. Keerom
212	Kab. Lanny Jaya
213	Kab. Memberamo Raya
214	Kab. Mappi
215	Kab. Paniai
216	Kab. Puncak
217	Kab. Puncak Jaya
218	Kab. Tolikara
219	Kab. Yalimo
220	Kab. Biak Numfor
221	Kab. Kepulauan Yapen
222	Provinsi Papua Barat
223	Kab. Fak Fak
224	Kab. Maybrat
225	Kab. Raja Ampat

Sumber: menpan.go.id

Baca Selengkapnya...