Pemda Sumbawa merencanakan untuk membuka Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Sumbawa. Dibukanya sekolah tinggi ini setelah adanya sinyal kerjasama antara Pemda dan STAN dengan menggunakan sistem cost sharing.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, A Rahim S.Sos saat pembahasan program BKPP di Komisi I menjelaskan hal itu. Menurutnya, untuk membuka D1 Akuntansi, membutuhkan dana Rp 2 miliar lebih per tahun.
Sedangkan pihak STAN telah meminta Pemda Sumbawa untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 252 juta pada tahap pertama yang akan diperuntukkan bagi 35 orang mahasiswa yang rencananya akan direkrut dari PNS lingkup Pemda Sumbawa. Terhadap lulusan perguruan tinggi itu, nantinya akan ditempatkan di sejumlah SKPD yang membutuhkan kualifikasi pendidikan akuntansi.
Rencana ini disikapi Komisi I DPRD Sumbawa dengan memending usulan anggaran Program STAN tersebut. Komisi ini meminta Pemda Sumbawa melalui BKPP mengawali usulan itu dengan kajian lebih mendalam, terutama terkait proses perekrutan 35 mahasiswa dari PNS.
Selain itu Komisi juga meminta BKPP untuk menginventarisasi mahasiswa (PNS) yang akan diseleksi menjadi mahasiswa STAN, sehingga diperoleh PNS yang memang memiliki kualifikasi yang berhubungan dengan masalah akuntansi.
“Kami tidak menolak anggaran STAN, hanya untuk sementara dipending guna mendapat penjelasan rasional, riil dan prioritas,” tandas Syamsul Fikri, Ketua Komisi I DPRD Sumbawa.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, A Rahim S.Sos saat pembahasan program BKPP di Komisi I menjelaskan hal itu. Menurutnya, untuk membuka D1 Akuntansi, membutuhkan dana Rp 2 miliar lebih per tahun.
Sedangkan pihak STAN telah meminta Pemda Sumbawa untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 252 juta pada tahap pertama yang akan diperuntukkan bagi 35 orang mahasiswa yang rencananya akan direkrut dari PNS lingkup Pemda Sumbawa. Terhadap lulusan perguruan tinggi itu, nantinya akan ditempatkan di sejumlah SKPD yang membutuhkan kualifikasi pendidikan akuntansi.
Rencana ini disikapi Komisi I DPRD Sumbawa dengan memending usulan anggaran Program STAN tersebut. Komisi ini meminta Pemda Sumbawa melalui BKPP mengawali usulan itu dengan kajian lebih mendalam, terutama terkait proses perekrutan 35 mahasiswa dari PNS.
Selain itu Komisi juga meminta BKPP untuk menginventarisasi mahasiswa (PNS) yang akan diseleksi menjadi mahasiswa STAN, sehingga diperoleh PNS yang memang memiliki kualifikasi yang berhubungan dengan masalah akuntansi.
“Kami tidak menolak anggaran STAN, hanya untuk sementara dipending guna mendapat penjelasan rasional, riil dan prioritas,” tandas Syamsul Fikri, Ketua Komisi I DPRD Sumbawa.
Sumber: www.gaungntb.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar